BAB 3 Perkembangan Strategi Dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

1.   Strategi Pembangunan Ekonomi

      Strategi pembangunan adalah merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi  yang dirumusankan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagai mana suatu organisasi (pemerintah)  menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Stategi pembangunan ekonomi, meliputi:

Strategi Pertumbuhan Ekonomi

      Inti dari konsep strategi pertumbuhan ini adalah

• Pembangunan ekonomi sutau negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat. Sehingga dapat terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
• Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-down-effect) pendistribusian kembali.
• Kemerataan merupakan syarat terjadinya pertumbuhan ekonomi.
• Kritik paling keras dari strategi paling pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah kemerataan yang semakin menonjol.

Strategi Pembangunan dengan Pemerataan.

   Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

Strategi Ketergantungan

    Ketidaksempurnaan konsep strategi yang pertama dan yang kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain,sehingga pada tahun 1965muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. 

Inti dari konsep strategi pembangunan ini adalah:

• Kemiskinan di negara-negara berkembang dikarenakan adanya ketergantungan negara lain. Oleh karena itu ika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan menuju tahapan ke negara maju, harus melepaskan diri dan tidak ketergantungan terhadap negara lain. Langkah yang dapat diambil, antara lain meningkatkan produksi nasional yang lebih bernilai dan mencintai produk dalam negeri.

Strategi Berwawasan Ruang

    Dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman yang menjelaskan sebab-sebab yang membuat lambat daerah miskin untuk berkembang. Hal tersebut dikarenakan adanya SDM yang rendah pada daerah miskin sehingga menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara daerah miskin dan daerah kaya.

Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

  Tujuan dari strategi ini adalah mengurangi kemiskinan. Pendapatan di Indonesia relatif rendah akibat banyaknya pengangguran yang mengakibatkan kebutuhan pokok mereka tidak dapat.terpenuhi. Solusinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan, dibangunnya industri padat karya, dan swasembada pangan.

2.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan.

  Pemilihan strategi dalam proses pembangunan disesuaikan dengan "Tujuan apa yang ingin dicapai?".Contoh,jika tujuannya ingin mengurangi kemiskinan maka strategi yang dipakai adalah strategi pendekatan kebutuhan pokok.

      Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan,diantaranya:

• Sumber daya alam.
• Jumlah dan kualitas penduudk.
• Modal.
• Sikap dan mental masyarakat.

3.    Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia

     Sebelum orde baru, strategi pembangunan Indonesia telah diarahkan ke pertumbuhan ekonomi tapi kenyataan malah lebih memusatkan pada tujuan-tuuan politik,sehingga tuujuan pembangunan terabaikan. Sedangkan awal orde baru difokuskan kepada perbaikan kondisi ekonomi terutama untuk menekan lajunya inflasi yang tinggi. Indonesia tidak pernah mencoba beberapa strategi pembangunan.

Strategi srategi dipertegas dengan ditetapkanny sasaran dan menitikberatkan pada setiap replika:

Repelita I

Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.

Repelita II

Menitikberatkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

Repelita III

Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan masih meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

Repelita IV

Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan menigkatkan industri yang dapat memproduksi mesin-mesin sendiri.

4.   Perencananaan Pembangunan

      Manfaat dari perencanaan pembangunan,diantaranya:

• Dapat melakukan penyusunan skala prioritas.
• Perencanaan memberikan kesempatan memilih alternatif mengenai cara yang terbaik.
• Dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.
• Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Periode prencanaan pembangunan dibagi dalam 2, diantaranya:

Periode Sebelum Orde Baru

• Periode 1945-1950
• Periode 1951-1955
• Periode 1956-1960
• Periode 1961-1965

Periode Setelah Orde Baru

• Periode Replita I          :  1969/70 - 1973/74
• Periode Replita II         :  1974/75 - 1978/79
• Periode Replita III       :  1979/80 - 1983/84
• Periode Replita IV       :  1984/85 - 1988-89
• Periode Replita V        :  1989/90 - 1993/94

Sumber : 

elearning.gunadarma.ac.id

http://putra-kurniawan.blogspot.com/2012/04/perkembangan-strategi-dan-perencanaan.html

http://terrasolusi.net/panduan-fasilitator-diklat-teknis-perencanaan-pembangunan-daerah/

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

Orde Baru

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaaan perekonomian Negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Hal ini disebabkan oleh

-   Inflasi yang sangat tinggi.

Beredarnya lebih dari satu mata uang dan tidak terkendali. Pemereintah RI menetapkan 3 mata uang yang berlaku, yakni : mata uang De Java sche Bank, mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang. Pada 6 Maret 1946, Pangllima AFNEI/pasukan sekutu mebgumumkan berlakunya uang NICA didaerah kekuasaannya. Dan pada Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan mata uang ORI(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti mata uang Jepang.

-   Adanya Blokade Ekonomi oleh Belanda pada bulan November 1945 ,menutup perdagangan Indonesia ke luar negeri atau pembatasan Indonesia untuk ekspor komoditi.

-   Kas negara kosong.

-   Eksploitasi besar-besaran dimasa penjajahan.

Untuk mengatasi ,dilakukan berbagai cara, diantaranya:

-   Diberlakukannya Program Pinjaman Nasional pada bulan Juli 1946 oleh Menteri Ir. Surachman dengan  
     persetujuan BP-KNIP.

-   Adanya upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan  perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda dengan tujuan Singapura dan Malaysia.

-   Diadakannya Konfrensi Ekonomi pada Februari 1946 tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulet dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.

-   Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

-   Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 dengan mengalihkan bekas angkatan perang ke bidang-bidang produksi.

-   Kasimo Plan itu mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang  praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik. Kasino Plan merupakan gagasan dari I.J Kasimo yang dituangkan dalam rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo berisikan anjuran untuk memperbanyak kebun bibit unggul, pencegahan hewan pertanian untuk disembelih, penanaman kembali lahan kosong, dan perpindahan penduduk ke Sumatera.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Pada masa ini menggunakan sistem liberal. Pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing denganpengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.Usaha yang dilakukan untuk mengatasi,diantaranya:

-   Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

- Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong

importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang

tertentu memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi

dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang

cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

-  Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24

th

1951 dengan fungsi sebagai bank sentral yakni bank yang berhak menciptakan uang dan bank sirkulasi yakni bank yang berhak mengedarkan uang.

-   Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo,

yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Program ini tidak berjalan

dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk

mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

-  Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Masa Demokrasi Terpimpin  (1959-1967)

Dikarenakan dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini diharapkan keadaan ekonomi Indonesia membaik, namun kebijakan-kebijakan Pemerintah belum mampu memperbaiki, diantaranya :

-   Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut Uang kertas  

pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

-   Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

-   Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama.

Keadaan ini diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya.

Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Penggunaan beberapa sistem ekonomi. Penggunaan beberapa sistem ekonomi tidak membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Pada masa penggunaan sistem ini terdapat campur tangan pemerintah.  Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan yang dilakukan dala jangka waktu 25-30 yang disebut Pelita,diantaranya:

-       Kebutuhan pokok

-       Pendidikan dan kesehatan

-       Pembagian pendapatan

-       Kesempatan kerja

-       Kesempatan berusaha

-       Partisipasi wanita dan generasi muda

-       Penyebaran pembangunan dan peradilan.

Kelebihan Program Pelita berupa swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat, dan dan industrialisasi yang meningkat pesat.

Sedangkan kelemahannya berupa kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, timbulnya KKN,

Orde Reformasi.

Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang pada sampai saat ini belum emnunjukan tanda-tanda pemulihan.




Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah yang menjadi pokok pada masa ini adalah pemulihan perekonomian dan penegakan hukum. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasinya adalah:

-       Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan  

mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.

-      Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis   

dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik . 

Direalisasikannya KPK, tapi belum ada langkah pasti dalam pemberantasan korupsi.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan yang diterapkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,diantaranya:

-   Kebijakan mengurangi subsidi BBM/ menaikkan harga BBM

-   Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.Tetapi hal ini menimbulkan masalah sosial.

-   Meningkatkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta

mengundang investor asing. Dengan tujuan meningkatkan pendapatan perkapita.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin.Selain itu pada masa ini birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Sumber :

http://sejarawan.wordpress.com/2008/01/15/kasimo-dan-gagasan-ekonomi-pada-awal-indonesia-lahir/

http://ilerning.com/index.php?option=com_content&view=article&id=390:perkembangan-ilmu-ekonomi&catid=59:filsafat-ilmu&Itemid=84

http://id.shvoong.com http://www.scribd.com/dhe_handh/d/19623974-Sistem-Ekonomi-Indonesia