1. Perdagangan Antar Negara
1.1 Peranan Perdagangan Luar Negeri bagi Perekonomian Indonesia.
Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pada dasarnya perekonomian suatu negara berhubungan dengan dan dipengaruhi oleh perekonomian negara lain. Hubungan ini meliputi transaksi ekonomi berupa perdagangan barang dan jasa, serta transaksi investasi penanaman modal dan transaksi finansial utang-piutang. Para ahli ekonomi klasik menganalisis lebih dalam mengenai peranan perdagangan internasional terhadap perekonomian suatu negara. Contohnya adalah teori David Ricardo, David Ricardo menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam perekonomian suatu negara. Teori Ricardo menjadi dasar teori perdagangan luar negeri. Pada teori ini negara digalakkan untuk menerapkan sistem perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri yang dimana setiap negara melakukan perdagangan tanpa adanya halangan. Perdagangan luar ngeri merupakan salah satu dari kekuatan yang mendorong perekonomian Indonesia. Perdagangan luar negeri memiliki peran dalam menambah devisa negara. Saat ini perdagangan luar negeri Indonesia masih dikuasai oleh sektor pertanian dan perkebunan.Perdagangan luar negeri sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, Dan jika sistem di perhatikan dan diterapkan sebaik mungkin, perdagangan luar negeri akan menjadi tolak ukur dalam pengdongkrakan perekonomian Indonesia
1.2 Kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri dari Pelita ke Pelita
PELITA I ( 1 April 1969-31 Maret 1974)
Sasaran utama nya adalah menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang sehat demi pembangunan lebih lanjut. Tujuan nya adalah meningkatkan taraf hidup orang banyak dan sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap berikutnya.
Sasaran yang telah ditetapkan adalah pangan,sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rohani. Keberhasilan yang dicapai adalah Pertama,dilihat dari perkembangan produk nasional menurut sektor menyatakan bahwa usaha rehabilitasi dan pembangunan ekonomi yang dilakukan dalam REPLITA 1 telah mengakibatkan perkembangan pesat dibidang bangunan,listrik,industri, dan pertambangan. Kedua perkembangan produk nasional juga mengakibatkan munculnya perubahan struktur perekonomian ke arah struktur ekonomi yang seimbang. Ketiga,perkembangan harga barang dan jasa menunjukan perkembangan yang lebih stabil.
PELITA II (1 April 1974 - 31 Maret 1979)
Sasaran utamanya adalah perkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah, dan mendorong usaha kecil atau ekonomi lengah dengan Kredit Investasi Kecil.
Keberhasilan yang dicapai adalah Pertama, cadangan devisa naik dari $1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar. Kedua naiknya tabungan pemerintah dari $ 255 milyar menjadi $522 milyar.
PELITA III (1 April 1979 - 31 Maret 1984)
Defisit nya neraca perdagangan karena proteksi dan kuota dari negara pasaran komoditi Indonesia.
Kebijakannya adalah
- Paket Januari 1982
Tata cara pelaksanaan ekspor-import dan lalu lintas devisa. Kebijakan ini tidak berhasil karena adaresesi
dunia yang belum berakhir.
- Paket Kebijakan Imbal-Beli
Ada keharusan eksportir dan importir luar negeri untuk membeli produk-produk Indonesia dalam jumlah
yang sama.
PELITA IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989)
Titik berat nya adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
Dan ditengah berlangsung pembangunan pada Pelita IV ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi. Untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan ekonomi,pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal. Dan dengan begitu pembangunan nasional dapat terus berlangsung.
PELITA V (1 April 1989 sampai 31 Maret 1994)
Pengarahan terhadap pengawasan, pengendalian ,dan upaya produktif untuk meninggalkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap II.
Titik beratnya terdapat pada sektor pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
PELITA VI (1 April 1994 sampai 31 Maret 1999)
Pada Pelita ini kebijakan diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas Dikdas, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, pengembangan dan pemanfaatan media pengajaran, serta teknologi pendidikan.
Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan. Namun pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri mengganggu perekonomian yang telah menyebabkan proses pembangunan terlambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
2. Hambatan Perdagangan Antar Negara
Hambatan perdagangan antar negara,diantaranya:
- Perbedaan mata uang suatu negara dengan negara lain.
- Kualitas sumber daya manusia yang rendah.
- Kebijaksanaan impor yang di tetapkan oleh suatu negara.
- Pertentangan di bidang politik dan militer (terjadi perang)
3. Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia
Neraca pembayaran luar negeri merupakan ikhtisar yang tersusun secara sistematik yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan penduduk suatu negara yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu.
Transaksi Ekonomi Internasional
Pada umumnya transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lainnya ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang lainnya. Perubahan susunan dan nilai hutang piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan dengan negara lain juga termasuk transaksi ekonomi.
Masalah Kependudukan
Istilah penduduk merupakan subjek ekonomi yang memiliki kemungkinan untuk mengadakan transaksi ekonomi dengan penduduk negara lain. Oleh karena itu istilah penduduk dalam neraca pembayaran dapat berupa perorangan, badan-badan swasta atau badan-badan pemerintah. Subjek-subjek ekonomi yang mewakili pemerintahan suatu negara dianggap sebagai penduduk negara yang mewakilinya, contoh Duta besar.
Orang perorangan yang tidak mewakili pemerintahan suatu negara harus dianggap sebagai penduduk negara dimana mereka memiliki kediaman tetap (center of interest), contohnya turis. Untuk mengetahui center of interest seseorang biasanya dipergunakan kriteria tempat kediaman dan tempat pekerjaannya.
Lebih penting daripada status kependudukan orang perorangan, ialah status kependudukan badan-badan perusahaan. Untuk perusahaan yang berbadan hukum, perusahaan harus dianggap sebagai penduduk negara yang pemerintahannya mengesahkan akte pendirian badan hukum tersebut. Sedangkan mengenai cabang-cabang yang ada di negara lain harus dipandang sebagai penduduk dimana cabang tersebut berada.
Transaksi Kredit dan Debit
Suatu transaksi merupakan transaksi kredit apabila transaksi tersebut menimbulkan atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang memiliki neraca pembayaran internasional tersebut untuk menerimanya dari negara lain.
Suatu transaksi merupakan transaksi debit apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbulnya atau bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang memiliki neraca pembayaran untuk mengadakan pembayaran pada penduduk negara lain.
Dasar Waktu Pencatatan
Semua jual beli barang dan juga transaksi penunaian jasa selalu terdiri dari 3 fase,yakni
- Fase terjadinya perjanjian
- Fase penyerahan barang atau penunaian jasa
- Fase pembayaran
Oleh karena itu dalam menyusun neraca pembayaran internasional,sangat perlu bagi kita untuk menetapkan dasar waktu yang mana yang harus kita jadikan sebagai pedoman dalam menentukan bahwa suatu transaksi telah terjadi. Jika tidak seperti demikian kita akan mengalami pencacatan ganda. Untuk mengatasi persoalan diatas ada 3 macam pilihan dasar waktu yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Diantaranya:
Dasar Waktu Pembayaran (The payments Time Basis)
Transaksi dianggap terjadi pada saat diadakan pembayaran.
Dasar Waktu Perjanjian (The Transactions Time Basis)
Ekspor dan import dianggap terjadi setelah adanya perjanjian. Dengan digunakannya cara ini,kelemahan yang ditimbulkan penggunaan kartu kredit dalam transaksi ekspor import dapat dihindarkan. Akan tetapi akan timbul kesulitan jika kontrak jual beli yang meliputi jangka waktu sampai beberapa tahun , pada neraca pembayaran internasionaluntuk periode dimana kontrak tersebut ditandatangani,maka besarnya nilai ekspor dan imporakan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang sungguh-sungguhdiekspor atau diimport.
Dasar Waktu Penyerahan (The Movement Time Basis)
Transaksi ekspor dianggap terjadi pada saat barang meninggalkan daerah negara pengekspor, sedangkan transaksi impor terjadi apabila barang memasuki daerah negara pengimpor. Ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi serta bagian dari pengaruhnya tingkat employment dan tingkat harga time basis semacam ini lebih tepat dipergunakan . Akan tetapi dasar waktu ini memiliki kelemahan yakni tidak mampunya movement basis dalam mencerminkan perubahan posisi financial luar negeri yang diakibatkan transaksi ekspor dan import.
Beberapa Sumber Neraca Pembayaran Indonesia
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran dan Belanja Negara.
- Bank Indonesia:Laporan Tahun Pembukuan
- Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia
- Statistik Indonesia: Statistical Yearbook od Indonesia, diterbitkan BPS.
- Indikator Ekonomi
5. Peranan Kurs Valuta Asing
Dalam pembayaran antar negara melibatkan banyak mata uang, yang harus dipertukarkan dengan kurs terlebih dahulu. Jadi kurs valuta asing merupakan nilai tukar yang menggambarkan
banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Kurs valuta asing adalah harga valuta asing dinyatakan dalam valuta sendiri.
Penentuan Kurs Valuta Asing
Terdapat 3 sistem untuk menentukan tinggi rendahnya kurs valuta asing, yakni:
- Kurs Tetap, dikaitkan emas sebagai patokannya.
- Kurs Bebas,dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing dipasaran bebas.
- Kurs dibuat Stabil, berdasarkan perjanjian internasional ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral.
Akibat Kurs yang Tidak Sesuai
Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (Kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut over valued), akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam.Hal yang sebaliknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau under valued: apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet.
Kesimpulan bahwa peran valuta asing terhadap perekonomian di indonesia adalah sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (Foreign exchange), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita peroleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa kredit).
SUMBER :
