Orde Baru
Keadaaan perekonomian Negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Hal ini disebabkan oleh
- Inflasi yang sangat tinggi.
Beredarnya lebih dari satu mata uang dan tidak terkendali. Pemereintah RI menetapkan 3 mata uang yang berlaku, yakni : mata uang De Java sche Bank, mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang. Pada 6 Maret 1946, Pangllima AFNEI/pasukan sekutu mebgumumkan berlakunya uang NICA didaerah kekuasaannya. Dan pada Oktober 1946, pemerintah RI mengeluarkan mata uang ORI(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti mata uang Jepang.
- Adanya Blokade Ekonomi oleh Belanda pada bulan November 1945 ,menutup perdagangan Indonesia ke luar negeri atau pembatasan Indonesia untuk ekspor komoditi.
- Kas negara kosong.
- Eksploitasi besar-besaran dimasa penjajahan.
Untuk mengatasi ,dilakukan berbagai cara, diantaranya:
- Diberlakukannya Program Pinjaman Nasional pada bulan Juli 1946 oleh Menteri Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP.
persetujuan BP-KNIP.
- Adanya upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda dengan tujuan Singapura dan Malaysia.
- Diadakannya Konfrensi Ekonomi pada Februari 1946 tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulet dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.
- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 dengan mengalihkan bekas angkatan perang ke bidang-bidang produksi.
- Kasimo Plan itu mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik. Kasino Plan merupakan gagasan dari I.J Kasimo yang dituangkan dalam rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo berisikan anjuran untuk memperbanyak kebun bibit unggul, pencegahan hewan pertanian untuk disembelih, penanaman kembali lahan kosong, dan perpindahan penduduk ke Sumatera.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Pada masa ini menggunakan sistem liberal. Pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing denganpengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.Usaha yang dilakukan untuk mengatasi,diantaranya:
- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
- Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong
importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang
tertentu memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi
dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang
cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
- Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24
th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral yakni bank yang berhak menciptakan uang dan bank sirkulasi yakni bank yang berhak mengedarkan uang.
- Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo,
yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Program ini tidak berjalan
dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk
mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Dikarenakan dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini diharapkan keadaan ekonomi Indonesia membaik, namun kebijakan-kebijakan Pemerintah belum mampu memperbaiki, diantaranya :
- Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut Uang kertas
pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
- Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama.
Keadaan ini diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya.
Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Penggunaan beberapa sistem ekonomi. Penggunaan beberapa sistem ekonomi tidak membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Pada masa penggunaan sistem ini terdapat campur tangan pemerintah. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan yang dilakukan dala jangka waktu 25-30 yang disebut Pelita,diantaranya:
- Kebutuhan pokok
- Pendidikan dan kesehatan
- Pembagian pendapatan
- Kesempatan kerja
- Kesempatan berusaha
- Partisipasi wanita dan generasi muda
- Penyebaran pembangunan dan peradilan.
Kelebihan Program Pelita berupa swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat, dan dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Sedangkan kelemahannya berupa kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, timbulnya KKN,
Orde Reformasi.
Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang pada sampai saat ini belum emnunjukan tanda-tanda pemulihan.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang menjadi pokok pada masa ini adalah pemulihan perekonomian dan penegakan hukum. Kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasinya adalah:
- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis
dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik .
Direalisasikannya KPK, tapi belum ada langkah pasti dalam pemberantasan korupsi.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan yang diterapkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,diantaranya:
- Kebijakan mengurangi subsidi BBM/ menaikkan harga BBM
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.Tetapi hal ini menimbulkan masalah sosial.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing. Dengan tujuan meningkatkan pendapatan perkapita.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin.Selain itu pada masa ini birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Sumber :
