Bom Solo

Bom Solo yang terjadi Minggu (24/9/2011) menyisakan persoalan akut di tubuh lembaga negara khususnya yang terkait kewenangan penanganan aksi teror. Ini bermula dari pernyataan Presiden SBY yang mengintruksikan agar dilakukan investigasi di internal kepolisian karena intelejen negara telah memberi informasi tentang rencana aksi tersebut.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengaku pihaknya telah melakukan investigasi internal di Polri. Dia menjelaskan informasi yang disampaikan intelejen telah ditindaklanjuti Polri.
"Yang terjadi di Gereja, sudah ada rencana kegiatan mengamankan, yakni dengan menempatkan dua anggota Polri, pemeriksaan, semua sudah berjalan, sampai pelaksanaan ibadah, tidak terjadi apa-apa," katanya kepada wartawan di gedung DPR seusai rapat Tim Pengawas Century, Rabu (28/9/2011).
Timur menyebutkan peristiwa yang terjadi pada pukul 10:55 itu bukan pada saat peribadatan berlangsung. Dia menambahkan kondisi itu ditambah dengan model konstruksi gereja yang tidak ada pintu masuk dan pintu keluar. "Tapi apapun, kita akan melakukan investigasi. Jadi informasi (intelejen) kita laksanakan," tegasnya.
Sebelumnya , Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutanto mengatakan pelaku bom di Solo sebenarnya sudah teridentifikasi jauh sebelum kejadian yang menewaskan satu orang, yakni pelaku bom bunuh diri itu. "Pelaku jauh-jauh hari sudah teridentifikasi dari kelompok mereka itulah dan sudah siap melaksanakan bom bunuh diri pada waktu itu," katanya, awal pekan ini di Gedung DPR, Jakarta.
Ketika ditanya tentang intruksi Presiden SBY agar dilakukan investigasi internal Polri, Sutanto secara diplomatis menyebutkan tidaklah mudah menangani teror. "Karena tidak semuanya bisa dibuka pada semua aparat di lapangan. Karena memang perlu kerahasian yang tinggi," tuturnya.
Mantan Kapolri ini tetap enggan berkomentar terkait upaya investigasi di internal Polri mengenai peristiwa bom Solo. Justru Sutanto menyebutkan pola teror saat ini telah bergeser dari kelompok menjadi perseorangan. "Apalagi sekarang mereka bergerak perorangan, tidak mudah dideteksi seperti pada waktu-waktu yang lalu," cetusnya.
Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Mahfud Sidik menilai Standard Operating Procedure (SOP) yang diterapkan Polri dalam pengamanan Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) tidaklah optimal. Mahfud merujuk pernyataan Kapolri yang menyebutkan hanya dua aparat kepolisian yang menjaga gereja itu. "Itu seperti pengamanan biasa saja," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Politikus PKS ini menyarankan agar Presiden SBY melakukan cross examination (uji silang) terhadap investigasi yang dilakukan oleh Polri dengan membentuk tim dari eksternal. "Harus ada investigasi secara tuntas," tandas Mahfud.